free hit counter Kekayaan Pejabat Meningkat Rakyat Tetap Melarat - burtonmotorfactors.com

Kekayaan Pejabat Meningkat Rakyat Tetap Melarat

Deputi Pencegahan dan Monitoring Kpk, Pahala Nainggolan mengungkap, terdapat kenaikan harta para pejabat sebesar 70 prosen sehabis pihaknya jalankan analisis pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) selama setahun paling akhir.

Pahala juga mengungkap, ada 58 % menteri yang kekayaannya bertambah lebih berasal dari Rp 1 miliar. Selagi, 26 % menteri kekayaannya bertambah tidak cukup berasal dari Rp 1 miliar. Tak hanya tersebut, 45 prosen kekayaan anggota DPR bertambah lebih berasal dari Rp 1 miliar, kala 38 % anggota dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah tidak cukup berasal dari Rp 1 miliar. (Merdeka.Com, 09/09/2021).

Tidak cuman Menteri dan anggota Dpr, Komisi Antirasuah juga mencatat kenaikan harta kekayaan pejabat area, baik di taraf provinsi maupun kabupaten/kota. Terdapat 30 prosen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar. Waktu, 40 prosen lainnya melaporkan kekayaannya bertambah tidak cukup berasal dari Rp 1 miliar. (Kompas.Com, 10/09/2021).

Lupakan pernah data kelabu berasal dari BPS berkaitan jumlah rakyat miskin di Indonesia yang mencapai angka 27.54 juta per Maret 2021 lalu. Lupakan juga bahwa Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia, mengatakan upaya penurunan masyarakat miskin selama 10 year paling akhir jadi seolah sia-sia semenjak Covid-19 menerkam Indonesia. Dikarenakan, masih ada tren yang meningkat selama pandemi tak hanya angka pengangguran, apa tersebut? Ya, harta pejabat. Prestasi ironis.

Setidaknya terdapat lima menteri di dalam kabinet Jokowi yang mengalami kenaikan harta berarti selama setahun paling akhir. Pertama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama dengan penambahan harta Rp 481 M, disusul Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar bersama dengan kenaikan harta Rp 67.7 M, disusul Menhan Prabowo Subianto bersama penambahan harta Rp 23.3 M, nomor empat adalah Menteri Komunikasi Johnny G Plate bersama dengan penambahan harta 17.7 M, paling akhir nomor lima Menag Yaqut Cholil Qoumas yang kekayaannya bertambah lebih berasal dari 1000 prosen senilai Rp 10.2 M.

Ironi Disparitas Sosial

Di kala masyarakat terpukul dikarenakan bisnisnya perlu gulung tikar, belum lagi tak terhitung yang dirumahkan, pejabat di atas sana justru memperkaya diri. Seharusnya bukan sebatas audit kekayaan yang dijalankan, namun juga mengusut berasal dari mana sumber kekayaan tersebut berasal.

Gara-gara kenaikan harta tak wajar semenjak jadi pejabat pemerintahan justru perlu jadi red flag bagi Kpk. Mengapa meningkat serentak selagi menjabat? Mulai Menteri, Dpr, sampai taraf pemerintah tempat, ada apa? Kami butuh kritis dan menganalisis, jika kenaikan tersebut berasal berasal dari usaha, maka usaha apa yang selama pandemi jadi digdaya dan punyai profit ratusan miliar?

Pandemi masih berlangsung.Kami jangan lupa pada mantan Mensos Juliari Batubara, yang tega menilap uang sepuluh ribu rupiah per paket bansos. Di dalam dua kali putaran pembagian bansos saja, Juliari ‘Berhasil’ mendapat 17 M. Kejadian mirip benar-benar barangkali berlangsung pada pejabat pemerintah lainnya.

Pemerintah sibuk memperkaya diri, waktu penduduk menangis gara-gara laparnya hingga ke ulu hati. Bertentangan dengan harapan ini jadi fakta tidak terbantah di sedang platform demokrasi Indonesia yang melahirkan oligarki.

Demokrasi Indonesia Mahal dan Korup

Demokrasi terbukti mahal. Sekedar orang-orang bersama dengan kekayaan melimpah dan miliki akses pada pengusaha kaya yang bisa mencalonkan diri untuk dipilih. Bersama dengan modal miliaran sampai triliunan rupiah yang kudu digelontorkan selama kampanye, maka pejabat manapun yang terpilih akan miliki keperluan mendesak untuk mengembalikan modal. Tak terlepas para menteri yang berdiri di kabinet bersama dengan keterwakilan partai dan politik transaksional.

Platform politik ini terhubung ruang menganga bagi konduite korupsi. Budaya rasuah seolah jadi sikap yang gampang sekali ditemui. Mulai institusi pusat maupun area. Mulai urusan administrasi sampai budget anggaran tehnis. Hantu korupsi gentayangan di manapun. Bahkan sesudah KPK mulai dikebiri dan diberi rantai supaya tindak Ott-Nya diharapkan lebih santai.

Kekayaan pejabat yang meroket ini jadi indikasi kuat ke arah sana. Jika sebatas satu dua orang yang mengalami tren peningkatan kekayaan, pasti masih bisa diakui wajar. Tetapi jika 70Prosen pejabat serentak kaya sejalan, bersama takaran kenaikan harta yang tidak main-main, maka ada borok didalam platform politik negeri ini. Perbedaan sosial makin kentara, keadilan sosial hanya jargon semata.

Pejabat Hisabnya Berat, Jangan Gila Harta

Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya (Dimintai pertanggungjawaban) terkait umurnya ke mana dihabiskannya, perihal ilmunya bagaimana dia mengamalkannya; berkaitan hartanya, berasal dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya; dan juga mengenai tubuhnya untuk apa digunakannya.” (Hr Tirmidzi).

Khulafaur rasyidin tau betul bagaimana menjalankan hadits di atas selama jadi pemimpin. Tidak sebatas diterapkan pada diri sendiri, tapi para khalifah juga mengawasi bersama ketat para pegawai pemerintahan yang mengalami kenaikan harta yang tak wajar.

Umar bin Khaththab ra. selalu menghitung dan mencatat kekayaan wali dan amil sebelum diangkat sebagai pejabat. Sesudah era tugasnya selesai, jumlah kekayaan pejabat itu dihitung ulang. Apabila pejabat itu terbukti punyai kekayaan tambahan yang diragukan berasal dari mana perolehannya, keistimewaan harta pejabat itu akan disita atau dibagi dua.

Tindakan Umar bin Khaththab ra. ini dulu dilaksanakan pada Abu Sufyan sepulang berasal dari mengunjungi anaknya, yaitu Muawiyah, yang menjabat sebagai wali pada jaman kekhalifahan Umar bin Khaththab ra.. Amirulmukminin menduga Muawiyah membekali ayahnya bersama dengan uang dan barang-barang berharga untuk dibawa pulang. Umar mengirim utusan ke tempat tinggal Hindun dan Abu Sufyan. Sesampainya di Hindun, utusan itu berkata, “Menyatakan kepadaku dua wadah yang baru engkau menerima dan berikanlah keduanya.”

Utusan tersebut lagi menemui Khalifah bersama membawa dua buah wadah, ternyata di dalamnya terdapat uang sebanyak 10.000 dirham. Uang itu diambil oleh Amirulmukminin dan diserahkan ke baitulmal.

Pejabat di era kekhilafan Islam tidak gila harta. Keberadaan harta di sisi mereka justru menimbulkan kekhawatiran tersendiri dikarenakan takut akan hisabnya kelak di yaumil akhir. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan istrinya, misalnya, rela mendermakan harta kekayaannya demi masyarakat. Mereka lebih memilih hidup simple dibanding tunggu hisab berat di akhirat.

Sa’Id bin Amir, satu contoh gubernur simple yang hidup pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Ia cuman miliki satu sandang yang ia menggunakan, hingga-hingga ia dikenal sebagai gubernur yang miskin.

Ada pula Abu Ubaidan bin al-jarrah, sahabat Nabi saw. dan panglima besar penaklukan Negeri Syam. Di didalam rumahnya yang luas, Abu Ubaid cuman mempunyai sebilah pedang, baju besi, dan satu kendaraan. Meski khalifah Umar bin Khaththab menyarankan supaya ia mengambil sesuatu berasal dari harta banyak di sekitarnya, Abu Ubaid menampik. Sang gubernur lebih memilih zuhud dibanding bergelimang harta.

Para pejabat negeri ini harusnya malu. Mereka menumpuk harta waktu perut penduduk meronta. Sikap para pemimpin islam di jaman lalu harusnya jadi teladan dan memicu pejabat tidak gila harta. Sifat paling baik memang hanyalah akan muncul pada platform paling baik.

Dan hanyalah platform islam yang bisa mencetak pejabat anti korup dan begitu hati-hati pada harta selagi berkuasa. Sebab mereka meletakkan keimanan begitu jauh didalam dada, dan syariat yang terimplementasi didalam kehidupan bernegara mengakibatkan buah keimanan itu bisa nampak pada karakternya.

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *